Tahun 2024 menjadi tahun politiknya Indonesia. Diawali dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden beserta para anggota legislatifnya pada 14 Februari 2024 yang lalu. Kemudian perhatian politik rakyat Indonesia beralih ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 27 November 2024 secara serentak.
Sejak pertama kali diperkenalkan, pilkada telah menjadi sarana untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan berkualitas serta berpihak pada rakyat yang dipimpinnya. Berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya, Pilkada pada tahun 2024 merupakan yang pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia yang dilaksanakan serentak di 545 daerah, yang meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Pemilu maupun pilkada adalah bagian dari demokrasi prosedural, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana prosedur yang diterapkan harus diimbangi dengan substansi nilai-nilai demokrasi. Ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi yang lebih matang secara substansial.
Secara sederhana, baik pemilu maupun pilkada, tahapannya terbagi ke dalam tiga tahap. Pertama tahap persiapan yang meliputi pembentukan badan adhoc, mutarlih, sosialisasi, masa kampanye hingga masa tenang. Kedua, tahap pelaksanaan yang meliputi pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan terakhir, tahap pasca pelaksanaan atau Post election period. Tahap ini berisi rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di setiap tingkatannya hingga penetapan calon terpilih.
Inklusifitas: Antara Kesempatan dan Akses yang Sama
Difabel merupakan individu dengan kemampuan berbeda (Maftuhin, 2020). Ia memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H (2) dan 28I (2), juga di dalam pasal 13 UU nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan 8 hak politik difabel, UU nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Person of Disabilities juga memuat pernyataan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak-hak difabel di segala bidang kehidupan termasuk kehidupan berpolitik guna menghindari tindakan diskriminatif. Salah satu hak politik yang harus didapatkan oleh difabel adalah hak untuk memberikan suara dalam pemilu maupun pilkada, termasuk didalamnya adalah segala informasi tahapan maupun proses yang ada selama gelaran tersebut. Keterpenuhan hak difabel merupakan satu bagian dari prinsip inklusif.
Dalam konteks pilkada maupun pemilu, inklusif berarti bahwa penyelenggaraannya memberikan kesempatan yang “sama” dan seluas-luasnya kepada setiap warga negara yang telah memiliki hak suara. Meskipun kesempatan terlihat adil di atas kertas, nyatanya akses terhadap kesempatan ini sering kali jauh dari kata berkeadilan. Interaksi yang rumit antar faktor sistemik sosial maupun individu menciptakan sebuah keadaan di mana janji kesempatan yang sama sering kali tidak mampu terpenuhi.
Misalnya, dalam agenda-agenda sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU. Sosialisasi merupakan salah satu agenda KPU di manapun, yang bertujuan untuk menyampaikan berbagai macam informasi terkait pemilihan kepada segala lapisan masyarakat. Tentu di dalam lapisan masyarakat terdapat berbagai ragam kelompok termasuk difabel. Benar bahwa KPU telah melakukan kegiatan sosialisasi yang sedemikian massif, baik luring maupun daring. Ini berarti KPU telah berusaha menyediakan kesempatan kepada masyarakat guna mendapatkan informasi terkait pilkada maupun pemilu. Pertanyaan selanjutnya adalah sudahkah kesempatan tersebut dibarengi dengan aksesibilitas yang baik? sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Realitas di lapangan belum menunjukkan hal tersebut.
Sebut saja sosialisasi yang dilaksanakan oleh badan adhocnya KPU di DIY. Sepanjang observasi penulis, sangat jarang—untuk tidak menyebut tidak ada—yang menggunakan juru bahasa isyarat dalam pelaksanaannya. Atau jika kita mengamati unggahan-unggahan sosial media KPU kabupaten dan kota di DIY juga tidak ada pelibatan juru bahasa isyarat kecuali dalam tayangan debat publik. Apakah sosialisasi yang dilaksanakan tidak menyasar kelompok difabel rungu? atau apakah sosialisasi selain debat publik tidak penting bagi difabel rungu? Terlalu naif untuk menjawab tidak.
Selain sosialisasi, di setiap gelaran pesta demokrasi tempat pemungutan suara atau TPS yang tidak aksesibel bagi difabel berulangkali mendapatkan sorotan dari berbagai pihak baik bawaslu sebagai lembaga pengawas maupun pemantau independen. Berita-berita dan informasinya bertebaran di portal-portal berita hingga media sosial. Persoalannya pun tidak jauh berbeda antar pemilihan. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut terus berulang?
Salah satu sebabnya adalah tidak ada penganggaran yang berperspektif inklusif dalam tahap ini, utamanya menyangkut pembangunan TPS yang aksesibel. Dorongan untuk mewujudkan TPS yang aksesibel masih berada dalam tataran instruksi, perintah maupun peningkatan pemahaman melalui bimtek-bimtek yang diselenggarakan oleh KPU. Seharusnya bukan hal yang sulit bagi KPU untuk membuat anggaran yang inklusif, mengingat data hasil mutarlih di dalamnya memuat ragam data difabel di suatu TPS.
Terakhir, jika kita perhatikan tahap Post election period, di mana Difable hanya diambil suaranya dan setelahnya nyaris tidak ada akses yang memadai, misalnya terhadap hasil rekapitulasi di setiap tingkatannya. Hal ini tampak tidak begitu penting dibandingkan dengan aksesibilitas difabel di TPS. Namun, sekali lagi justru disinilah peran penting negara untuk memberikan kesempatan dan juga akses yang sama kepada setiap warganya. Bagaimana mungkin difabel ditinggalkan begitu saja setelah suaranya diambil tanpa peduli dengan akses mereka terhadap hasil rekapitulasinya?
Ini Tanggungjawab Bersama
Beberapa contoh persoalan di atas menunjukkan bahwa kesempatan sudah seharusnya dibarengi dengan akses yang baik. Kesempatan hanya akan menjadi kesempatan yang tidak bermakna apa-apa jika “akses” terhadapnya tidak mendapatkan perhatian. Untuk mewujudkannya tentu tidaklah mudah dan murah. Dibutuhkan kerja kolektif tidak hanya KPU serta political will yang kuat dalam mewujudkannya. Regulasi, kebijakan dan kesadaran para pihak yang inklusif wajib beriringan dengan penganggaran yang inklusif. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan “akses” terhadap kesempatan yang ada.
Di lain pihak, persoalan-persoalan di atas harus dibaca lebih komprehensif, bukan sekadar dibaca sebagai hubungan antara penyelenggara pemilihan dan pemilih atau pemerintah dan warganya. Melihat kondisi demokrasi Indonesia mulai dari kesiapan atribut, fasilitas, anggaran, proses penyelenggaraan, badan adhoc, partai politik, regulasi, penganggaran hingga mindset masyarakat terhadap demokrasi, semuanya berpotensi menjadi masalah. Sehingga, apapun pencapaian dan hasil dari proses demokrasi prosedural—baik pemilu maupun pilkada—harus dievaluasi sebagai kalkulasi hubungan support system sosial. Kurang pas rasanya bila hanya dijatuhkan pada satu atau dua penyebab, yakni KPU atau Bawaslu saja.
Para Pihak di Indonesia juga belum berani mengatakan “iya, kami juga salah”. “Kami” dalam hal ini adalah pemerintah, partai politik, politisi, tokoh, masyarakat hingga aturan maupun kebijakan dari stakeholder. Sehingga, setiap kali ada persoalan pemilu dan pilkada selalu KPU, KPU dan KPU—toh jika ada tambahan paling Bawaslu—yang menjadi sasaran evaluasi. “Kami” tidak pernah turut masuk dalam agenda evaluasi. Kita sebagai bangsa agaknya lupa bahwa KPU tetaplah pemain/lembaga yang membutuhkan support system dalam memenuhi tanggung jawabnya.
DAFTAR BACAAN
Maftuhin, Arif., dkk. (2020). Islam dan Disabilitas Dari Teks ke Konteks. Yogyakarta: Gading.
Dwintari, J. W. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jambi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi, 1 (2).