SEPTEMBER HITAM: KETIKA INGATAN MENJADI UJIAN BAGI NEGARA HUKUM

Oleh: Yudi Sipriadi, S.Ag

(Ketua Umum PC PMII Bantul)

September bukan sekadar pergantian halaman kalender. Di Indonesia, September menyimpan sejumlah peristiwa kekerasan dan persoalan hak asasi manusia yang meninggalkan luka panjang: dari Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 hingga pembunuhan Munir Said Thalib pada 7 September 2004.

Istilah “September Hitam” pada dasarnya adalah sebuah bentuk pengingat. Komnas HAM menyebut momentum ini sebagai refleksi atas berbagai peristiwa kelam HAM sekaligus pengingat bahwa negara masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak korban dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang.

Dan pertanyaannya sederhana: Sudahkah negara benar-benar belajar dari sejarah? Bukan Sekadar Mengenang Korban.

Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi dalam sejumlah peristiwa masa lalu, termasuk penghilangan orang secara paksa 1997–1998, kerusuhan Mei 1998, serta Trisakti dan Semanggi I–II. Dalam pernyataan yang sama, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan hak korban tidak menegasikan kemungkinan penyelesaian melalui jalur yudisial. Pengakuan negara adalah langkah penting. Tetapi pengakuan bukanlah garis akhir. Negara tidak cukup mengatakan, “kami menyesal.” Negara harus memastikan adanya kebenaran, pemulihan korban, pertanggungjawaban hukum sesuai mekanisme yang berlaku, serta jaminan ketidakberulangan.

Sebab HAM bukan sekadar persoalan masa lalu. HAM adalah ukuran bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia hari ini.

Semanggi dan Pertanyaan yang Belum Selesai

Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap rangkaian peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, dan hasil penyelidikannya telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Namun, penyelesaian kasus tersebut masih menjadi bagian dari persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas.

Di sinilah persoalan sebenarnya. Jika negara telah memiliki lembaga HAM, perangkat hukum, institusi penegak hukum, dan berbagai mekanisme penyelesaian, mengapa keadilan bagi sebagian korban masih menjadi pekerjaan rumah lintas generasi? Apakah waktu benar-benar menyembuhkan luka? Atau justru waktu sedang mengikis ingatan publik? Sebab keadilan yang terlalu lama ditunda berisiko berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap hukum.

Munir: September yang Tidak Boleh Dilupakan

Pada 7 September 2004, aktivis HAM Munir Said Thalib meninggal dalam perjalanan menuju Amsterdam. Kasus Munir tetap menjadi salah satu persoalan penting dalam perjalanan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM bahkan pernah mengkaji kemungkinan pembuktian unsur pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut.

Munir bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol perjuangan pembela HAM dan pengingat bahwa perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkan hak warga negara merupakan bagian penting dari negara hukum.

Dua dekade lebih telah berlalu. Karena itu, pertanyaan tentang kebenaran dan pertanggungjawaban dalam kasus Munir tidak semestinya hanya muncul setiap bulan September. Jika pembela HAM tidak memperoleh rasa aman, bagaimana masyarakat dapat percaya bahwa kebebasan menyampaikan kritik benar-benar dilindungi?

September Hitam Bukan Ajang Memelihara Kebencian. Namun, memperingati September Hitam juga tidak boleh berubah menjadi romantisasi kemarahan.

Mengingat sejarah bukan berarti membenci negara. Mengkritik pemerintah bukan berarti anti-Indonesia. Menuntut keadilan bukan berarti ingin membalas dendam. Justru sebaliknya, Mengingat tragedi adalah cara masyarakat memastikan negara tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demokrasi tidak dibangun hanya melalui pemilu. Demokrasi juga dibangun melalui keberanian mempertanyakan kekuasaan, kebebasan menyampaikan kritik, perlindungan terhadap warga sipil, independensi institusi, dan keberanian negara membuka kebenaran. Jangan Jadikan “Stabilitas” Alasan Membungkam Kritik Ada kecenderungan berbahaya dalam setiap negara: ketika kritik dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Padahal negara demokratis perlu membedakan kritik dari kekerasan, oposisi dari tindakan kriminal, serta demonstrasi damai dari tindakan yang memang melanggar hukum.

Stabilitas yang dibangun dengan membungkam kritik bukanlah penyelesaian masalah. Ia hanya menciptakan keheningan. Dan keheningan tidak selalu berarti tidak ada masalah. Terkadang masyarakat diam karena takut. Karena itu, tugas negara bukan menghilangkan kritik, melainkan memastikan kritik dapat disampaikan secara aman, tertib, dan konstitusional.

LALU, APA YANG HARUS DILAKUKAN?

September Hitam tidak boleh berhenti sebagai agenda tahunan. Ia harus diterjemahkan menjadi agenda kebijakan.

1. Pengampu Kebijakan: Dari Pengakuan Menuju Tindakan

Pengakuan negara harus diikuti dengan peta jalan penyelesaian yang transparan dan terukur. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat beberapa langkah:

Pertama, membuka informasi dan arsip yang relevan secara bertahap sesuai ketentuan hukum. Kebenaran tidak boleh bergantung pada rumor, ingatan yang terputus, atau narasi politik. Masyarakat membutuhkan dokumentasi yang dapat diverifikasi.

Kedua, memastikan pemulihan korban berjalan secara bermartabat. Pemulihan bukan sekadar bantuan material. Ia juga mencakup pengakuan terhadap pengalaman korban, akses terhadap informasi, pemulihan nama baik ketika relevan, serta dukungan sosial yang berkelanjutan.

Ketiga, memastikan jalur yudisial tetap berjalan sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku. Pemerintah sendiri pada 2023 menegaskan bahwa pemulihan hak korban tidak menegasikan penyelesaian yudisial. Karena itu, mekanisme non-yudisial dan yudisial perlu ditempatkan secara jelas, bukan dipertentangkan secara sederhana.

Keempat, memperkuat perlindungan pembela HAM, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik. Kritik yang sah seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme koreksi demokrasi.

Kelima, membangun mekanisme pencegahan yang konkret. Negara tidak cukup menyelesaikan tragedi setelah terjadi. Institusi keamanan, penegak hukum, dan birokrasi harus terus memperkuat pendidikan HAM, akuntabilitas, pengawasan, dan mekanisme pengaduan agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.

Dengan kata lain: Negara tidak hanya perlu menyelesaikan masa lalu. Negara juga harus memperbaiki sistem agar masa lalu tidak menjadi pola masa depan.

MASYARAKAT SIPIL: MEMBANGUN ALIANSI UNTUK MERAWAT INGATAN

Jika negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan institusional, masyarakat juga memiliki ruang untuk berpartisipasi. Namun, perjuangan masyarakat sipil tidak harus selalu berbentuk aksi jalanan. Ia dapat dibangun melalui aliansi pengetahuan, advokasi, dokumentasi, pendidikan, dan pengawasan publik.

Aliansi masyarakat dapat mengambil beberapa langkah:

1. Aliansi Dokumentasi dan Ingatan

Mengumpulkan dokumen, kesaksian, arsip, tulisan akademik, dan sumber-sumber terpercaya mengenai berbagai peristiwa HAM.

Tujuannya bukan menghidupkan kebencian, melainkan memastikan sejarah tidak mudah dihapus atau dipelintir.

2. Pendidikan HAM Berbasis Generasi Muda

September Hitam harus masuk ke ruang pendidikan, kampus, komunitas, pesantren, organisasi kepemudaan, dan ruang publik.

Generasi muda perlu memahami bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa tragedi tersebut dapat terjadi dan bagaimana mencegahnya terulang.

3. Membentuk Forum Pemantauan Kebijakan

Masyarakat sipil dapat membangun forum yang secara berkala memantau perkembangan penyelesaian kasus, membuat laporan publik, mengadakan diskusi terbuka, dan menguji apakah janji kebijakan benar-benar dilaksanakan.

Dengan demikian, tekanan publik tidak bergantung pada momentum September saja.

4. Menguatkan Aliansi Lintas Kelompok

Perjuangan HAM tidak seharusnya menjadi milik satu organisasi, satu generasi, satu kelompok politik, atau satu komunitas.

Akademisi, mahasiswa, organisasi keagamaan, komunitas budaya, media, lembaga bantuan hukum, organisasi korban, pemuda, dan masyarakat umum dapat bertemu pada satu titik: menolak kekerasan, menjaga kebebasan sipil, dan memastikan hukum berlaku secara adil.

5. Mengubah Kritik Menjadi Gagasan

Masyarakat sipil tidak cukup mengatakan: “Jangan ulangi lagi.” Tetapi juga harus mampu menawarkan: “Inilah sistem yang harus diperbaiki.” Karena kritik yang kuat bukan hanya mampu membongkar masalah. Kritik yang matang juga menawarkan jalan keluar.

DARI INGATAN MENUJU GERAKAN KEBANGSAAN

Pada akhirnya, September Hitam seharusnya tidak hanya menghasilkan unggahan hitam di media sosial, seminar tahunan, atau slogan tentang HAM. Ia harus menghasilkan agenda bersama.

Negara dengan tanggung jawabnya. Masyarakat sipil dengan fungsi pengawasannya. Akademisi dengan pengetahuannya. Media dengan fungsi kontrol publiknya. Generasi muda dengan keberanian dan kreativitasnya. Dan korban serta keluarga korban dengan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan yang harus dihormati.

Karena demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: negara yang bersedia diawasi dan masyarakat yang bersedia mengawasi secara bertanggung jawab.

Di sinilah gagasan tentang aliansi masyarakat menjadi penting. Bukan aliansi untuk menjatuhkan siapa pun. Bukan aliansi untuk membangun kebencian. Bukan pula gerakan untuk membalas kekuasaan dengan kekerasan. Melainkan aliansi warga untuk merawat ingatan, mengawal hukum, mendokumentasikan kebenaran, mengawasi kebijakan, mendampingi korban, dan memperluas pendidikan HAM.

PENUTUP

September Hitam bukan tentang menghidupkan kembali dendam. Ia tentang menjaga ingatan agar bangsa ini tidak kehilangan kompas moralnya.

Sebab bangsa yang melupakan tragedinya berisiko mengulanginya. Dan negara yang menghendaki masyarakat percaya kepada hukum harus menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan.

Karena itu, September harus menjadi bulan untuk mengingat. Tetapi lebih dari itu, September harus menjadi momentum untuk bekerja. Bekerja untuk membuka kebenaran. Bekerja untuk memastikan keadilan. Bekerja untuk memulihkan korban. Bekerja untuk melindungi kebebasan sipil. Dan bekerja untuk membangun sistem yang mampu mencegah tragedi serupa terulang kembali.

Korban boleh pergi.

Generasi boleh berganti.

Pemerintahan boleh berubah. Tetapi pertanyaan tentang keadilan tidak boleh ikut dikuburkan. Sebab pada akhirnya, ukuran kedewasaan sebuah negara hukum bukan hanya terletak pada seberapa kuat negara memerintah, tetapi pada seberapa bersedia ia mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

September mengajarkan kita untuk mengingat.

Demokrasi mengajarkan kita untuk bersuara.

Negara hukum menuntut kita untuk memastikan suara itu berujung pada keadilan

Bagikan :

Artikel Lainnya

SEPTEMBER HITAM: KETIKA INGATAN ...
Oleh: Yudi Sipriadi, S.Ag (Ketua Umum PC PMII Bantul) Septembe...
Tambakberas dan Pertanyaan yang ...
Oleh: Akhmad Luthfi Aziz Ada yang berbeda ketika memasuki ka...
SEMUA TELAH TERLAMBAT
Malam itu, di bawah kerlip lampu jalan yang remang, Rian menat...
Kesenjangan Santri
Santri merupakan seseorang yang sedang menimba ilmu agama seca...
Hegemoni Ta'dzim Sebagai Kultur ...
Ta’dzim merupakan bentuk penghormatan sekaligus kepatuhan kepa...
Refleksi Santri untuk Mengisi Ke...
Delapan puluh tahun kemerdekaan Indonesia bukan sekadar angka ...

Hubungi kami di : 088216361413

Kirim email ke kamiPMII.Cabang.Bantul@Gmail.com